BEKASI . forummakassarinfo.com, – Dewan Pimpinan Nasional(DPN) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia secara resmi memberikan SK kepada Muh Rusli, SH sebagai Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) untuk wilayah Ajatappareng yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Sidrap, Enrekang, dan Kabupaten Barru.
Surat Keputusan (SK) ini menandai langkah strategis lembaga dalam memperkuat struktur organisasi di wilayah Sulawesi Selatan, guna memastikan fungsi kontrol sosial berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat akar rumput.
Pesan dan Amanah Organisasi
Dalam prosesi pemberian SK Berdasarkan Surat Resmi DPN LSM Triga Nusantara bersama DPW Sulsel Nomor. 071/SK PENG/DPN – TRINUSA/II/2026, Bekasi, Tanggal 16 Februari 2026 yang di tanda tangani Ketua Umum Rahmat Gunasin dann Ketua DPD Sulsel Drs. Sadikin, ia menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga. M. Rusli dipesan agar segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat sinergi di Lima Kabupaten/Kota tersebut.
”Lembaga ini adalah wadah perjuangan rakyat. Setiap pengurus wajib menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan atribut organisasi untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum,” tegas perwakilan DPN
Harapan untuk Kepemimpinan Baru
Kehadiran M. Rusli di kursi Ketua Korwil diharapkan mampu membawa energi baru. Beberapa poin harapan yang dititipkan antara lain:
Aktivisme yang Humanis: Menjadi jembatan yang solutif antara keluhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
Pengawasan Objektif: Melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik dan proyek pembangunan secara objektif serta berbasis data.
Pengembangan Kader: Membentuk kader-kader yang cerdas hukum dan berdedikasi tinggi di wilayah Ajatappareng
Tujuan Strategis Pengangkatan
M. Rusli menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah ini. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembentukan Korwil ini adalah:
Pemerataan Pengawasan: Memastikan pengawasan pembangunan tidak hanya terpusat di satu titik, tapi merata hingga ke pelosok Desa di Wilayah Ajatappareng.
Advokasi Masyarakat: Memberikan pendampingan hukum dan sosial bagi warga yang merasa hak-haknya terabaikan.
Kemitraan Kritis: Menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai mitra kritis demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government).
“Kami hadir bukan untuk menjadi musuh pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis yang mengingatkan jika ada kebijakan yang tidak pro-rakyat. Fokus awal saya adalah merapikan struktur di tiap kabupaten agar mesin organisasi segera bergerak,” ungkap M.Rusli menutup pernyataannya. (Risal Bakri).
