Pernyataan Sikap Anggota PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia)

- Penulis

Senin, 11 November 2024 - 17:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FORUMMAKASSARINFO.COM-Surabaya-Menolak Upaya Kriminalisasi dan Intervensi Terhadap Kebebasan Pers

Kami, seluruh anggota PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) dari berbagai media cetak serta siber di seluruh Indonesia, menyatakan sikap tegas atas laporan Paulus George Hung ke Polda Metro Jaya yang mengkriminalisasi Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori. Laporan tersebut bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers dan upaya membungkam/membredel fungsi kontrol sosial yang merupakan hak dan kewajiban pers yang dilindungi undang-undang.

Mengecam Tindakan Pelapor dan Oknum di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Kami mengecam keras pelapor Paulus George Hung serta keterlibatan oknum di SPKT dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya yang mengatensi/memfasilitasi tindakan kriminalisasi ini. Upaya mempidanakan Ketua Umum PJI yang menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial adalah bentuk serangan terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Sebagai Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori menyuarakan fakta atas dugaan illegal logging oleh PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang didukung data valid dan kredibel, termasuk data kepemilikan Paulus George Hung atas PT CSS. Dan juga faktanya, PT CSS yang diwakili Ariyanto, S.Hut, dihukum melakukan pembalakan liar/illegal logging.

Usut Keuangan dan Perpajakan PT CSS & Paulus George Hung

Penegak Hukum termasuk Kejaksaan Agung kami harapkan usut tuntas aliran keuangan dan perpajakan PT CSS (Cakra Sejati Sempurna). Data Ditjen Ahu, PT CSS tercatat milik PT Pilar Sukses Sejahtera dan PT Global Jaya Abadi gemilang. Silahkan Penegak Hukum cek sendiri data PT Cakra Sejati Sempurna, PT Global Jaya Abadi gemilang, PT Pilar Sukses Sejahtera dan PT Masindo Mitra Papua. Siapa pemilik utama atau “Big Boss” semua perusahaan itu?!

Kapolri Agar Turun Tangan dan Bertindak Tegas

Kami minta Kapolri dan Irwasum Polri serta Kapolda dan Wakapokda Metro Jaya, segera menindak tegas oknum yang terlibat dalam upaya membungkam dan mengkriminalisasi pers.

Usut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ini secara transparan dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang ingin melemahkan kebebasan pers.

Baca Juga:  DPMD dan KECAMATAN serta INSPEKTORAT Menutupi Dugaan ANGGARAN Fiktif Desa SUKATANI

Polisi wajib paham ada UU Pers, MOU Kapolri-Ketua Dewan Pers dan Perjanjian Polri-Dewan Pers. Kami ingatkan, para Petinggi Polri yang menanda tangani Perjanjian/MOU itu, mewakili Polri. Bukan pribadi. Semua anggota Polri wajib menjaga kehormatan Polri.

Demi menjaga kehormatan Polri dan prinsip dasar pers Nasional,

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya agar segera menerbitkan SP2HP Penghentian Penyelidikan yang memuat alasan tegas, *’Produk Jurnalistik tidak dapat dipidana, termasuk dengan UU ITE*, paling lambat dalam minggu ini.

Bila prosedur ini tidak segera dilaksanakan, kami mendesak Kapolri agar mencopot Dirreskrimsus Polda Metro Jaya dari jabatannya karena penyalah gunaan wewenang yang merongrong prinsip dasar pers nasional dan tidak menjaga kehormatan Polri.

Menegaskan Dukungan Penuh Terhadap Ketua Umum PJI

Seluruh anggota PJI mendukung penuh langkah dan pernyataan Ketua Umum PJI yang selama ini selalu berkomitmen memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab, PJI akan terus berupaya menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Kami berdiri bersama Ketua Umum dalam melawan segala bentuk intimidasi dan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh siapapun yang berusaha menekan kebenaran.

Kami Bersatu untuk Kebebasan Pers dan Supremasi Hukum

PJI tegaskan, dibawah pimpinan Ketua Umum PJI kami akan terus bersatu dan melawan segala bentuk intervensi serta kriminalisasi yang menghalangi tugas jurnalistik kami. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman yang merongrong prinsip kebebasan pers. Kami akan terus menjaga hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran, serta mendukung supremasi hukum dan keadilan tanpa ada campur tangan dari pihak lain siapapun juga.

Demikian pernyataan sikap ini. bentuk solidaritas dan dukungan penuh terhadap Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori, serta demi tegaknya kebebasan pers di Indonesia. Kami menuntut penghentian segala upaya kriminalisasi terhadap jurnalis dan perlindungan penuh terhadap hak-hak jurnalis yang sah.

Persatuan Jurnalis Indonesia / PJI, Penegak Pilar Demokrasi. Selalu Menegakkan Kebenaran, Memperjuangkan Keadilan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel forummakassarinfo.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bhabinkamtibmas Bunga Ejaya Pantau Pelayanan Adminduk dan Pasar Murah di Wilayahnya
Gencarkan Zona Integritas, Polsek Bontoala Pasang Banner “Stop Gratifikasi”
Dr. Haedar Djidar Nahkodai Kota Palopo Setelah Terima Mandat sebagai Ketua Markas Cabang LMP Kota Palopo
Lidik Pro Maros Soroti Laporan Pengaduan yang Masuk Sejak Desember 2025, Pelapor Harapkan Kepastian Hukum
KETUA LIDIK PRO MAROS DESAK PEMDES, DLH DAN POLRES MAROS USUT AKTIVITAS PENGERUKAN DEKAT PERMUKIMAN WARGA
Pihak Bank BRI Memviralkan Nasabah Melalui Medsos Keluarga Nasabah Tidak Terima Akan Melakukan Upaya Hukum
Tingkatkan Disiplin Personel Polsek Bontoala, Sie Propam Polrestabes Makassar Gelar Gaktibplin
PKL Masih Dibiarkan Berjualan di Atas Fasum dan Bahu Jalan Pemerintah Kelurahan Pannampu Harus ambil Langkah Tegas
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 12:52 WIB

Bhabinkamtibmas Bunga Ejaya Pantau Pelayanan Adminduk dan Pasar Murah di Wilayahnya

Selasa, 9 Juni 2026 - 12:49 WIB

Gencarkan Zona Integritas, Polsek Bontoala Pasang Banner “Stop Gratifikasi”

Senin, 8 Juni 2026 - 01:29 WIB

Dr. Haedar Djidar Nahkodai Kota Palopo Setelah Terima Mandat sebagai Ketua Markas Cabang LMP Kota Palopo

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:02 WIB

Lidik Pro Maros Soroti Laporan Pengaduan yang Masuk Sejak Desember 2025, Pelapor Harapkan Kepastian Hukum

Minggu, 7 Juni 2026 - 03:59 WIB

KETUA LIDIK PRO MAROS DESAK PEMDES, DLH DAN POLRES MAROS USUT AKTIVITAS PENGERUKAN DEKAT PERMUKIMAN WARGA

Berita Terbaru