Sewa Lahan Naik Meroket, FKW-PIK Gelar Demontrasi Damai

- Penulis

Rabu, 7 Agustus 2024 - 15:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FORUMMAKASSARINFO.COM-JAKARTA, – Masyarakat Perkampungan Industri Kecil( PIK) yang tergabung dalam Forum komunikasi Warga Perkampungan Industri Kecil (FKW-PIK) akan melakukan Unjuk Rasa Damai ke Kantor UPK PPUKMP di Jl.PIK No. 62,RT.06 RW.10 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

“Adapun misi dari Unjuk Rasa Damai tersebut karena ketidak becusan dari pada pimpinan UPK PPUKMP dalam memimpin warga PIK serta tidak ada sama sekali menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha kecil.” kata Ketua Forum Komunikasi Warga Perkampungan Industri Kecilb(FKW-PIK) Dody Chaniago saat orasi di pada Rabu pagi, (7/8/2024) .

“Warga sepakat mendesak agar Kepala UPK PPUKMP ,segera dicopot dan diganti dengan yang lebih memperhatikan kepentingan Warga PIK.” tegas Doddy Chaniago..

Dody Chaniago memaparkan warga dan pengusaha PIK sudah resah karena Pimpinan UPK PPUKMP Pulogadung selalu membuat kebijakan yang semena -mena dan tak pernah sama sekali melakukan kordinasi dengan warga PIK sebelum membuat kebijakan .

Baca Juga:  Hasil Pengawasan Bawaslu Enrekang : 363 APK Tidak Sesuai Ketentuan

“Hasil penelusuran awak media harga sewa lahan yang biasanya perbulan Rp.420.000, naik menjadi Rp. 1200.000,- / bulan, sebagian warga yang takut dengan ancaman akan disegel , apalagi selain tempat usaha, juga tempat tinggal harus membayar dalam keadaan terpaksa.

Sampai saat ini persoalan kenaikan sewa lahan masih dalam persoalan yang belum dapat di selesaikan dengan duduk bersama antara warga PIK dan Pihak Pejabat UPK PPUKMP..

Kepala UPK PPUKMP kebijakannya tidak sesuai dengan Ide dasar didirikanya PIK / UMKM “SK GUB.351 tahun 1983”

Menarik sewa barak kerja yang tidak sesuai dengan SK GUB No.92 tahun 2003 .

Pantauan awak media demonstrasi damai untuk menyampaikan aspirasi dilakukan warga PIK secara terkordinir dijaga ketat oleh Aparat Penegak Hukum dan 5 perwakilan FKW-PIK diminta untuk mediasi.

Sampai berita ini ditayangkan Kepala UPK PPUKM Pulogadung Jakarta-Timur belum dapat dikonfirmasi.

(Tim Redaksi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel forummakassarinfo.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bawa Nama Baik Polrestabes Makassar, Kapolsek Bontoala Apresiasi Aipda Nurhidayat Melaju ke Lomba Bhabinkamtibmas Teladan Tingkat Polda Sulsel
Guna Menciptakan Wilayah Pasar Yang Bersih, Koramil 1408-03/Wajo Gencar Melaksanakan Karya Bakti Pembersihan Pasar Bacan Kel. Melayu Baru Kec. Wajo
Bhabinkamtibmas Bunga Ejaya Pantau Pelayanan Adminduk dan Pasar Murah di Wilayahnya
Gencarkan Zona Integritas, Polsek Bontoala Pasang Banner “Stop Gratifikasi”
Dr. Haedar Djidar Nahkodai Kota Palopo Setelah Terima Mandat sebagai Ketua Markas Cabang LMP Kota Palopo
Lidik Pro Maros Soroti Laporan Pengaduan yang Masuk Sejak Desember 2025, Pelapor Harapkan Kepastian Hukum
KETUA LIDIK PRO MAROS DESAK PEMDES, DLH DAN POLRES MAROS USUT AKTIVITAS PENGERUKAN DEKAT PERMUKIMAN WARGA
Pihak Bank BRI Memviralkan Nasabah Melalui Medsos Keluarga Nasabah Tidak Terima Akan Melakukan Upaya Hukum
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 01:25 WIB

Bawa Nama Baik Polrestabes Makassar, Kapolsek Bontoala Apresiasi Aipda Nurhidayat Melaju ke Lomba Bhabinkamtibmas Teladan Tingkat Polda Sulsel

Rabu, 10 Juni 2026 - 00:45 WIB

Guna Menciptakan Wilayah Pasar Yang Bersih, Koramil 1408-03/Wajo Gencar Melaksanakan Karya Bakti Pembersihan Pasar Bacan Kel. Melayu Baru Kec. Wajo

Selasa, 9 Juni 2026 - 12:49 WIB

Gencarkan Zona Integritas, Polsek Bontoala Pasang Banner “Stop Gratifikasi”

Senin, 8 Juni 2026 - 01:29 WIB

Dr. Haedar Djidar Nahkodai Kota Palopo Setelah Terima Mandat sebagai Ketua Markas Cabang LMP Kota Palopo

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:02 WIB

Lidik Pro Maros Soroti Laporan Pengaduan yang Masuk Sejak Desember 2025, Pelapor Harapkan Kepastian Hukum

Berita Terbaru